Aliansi Samudra NTB Gelar Aksi Damai di Tiga Instansi, Desak Penegakan Perda Alkohol yang Berkeadilan

Lombokvoice, Mataram – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Samudra NTB menggelar aksi unjuk rasa besar di tiga titik instansi penting di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Aksi yang berlangsung secara damai ini menyambangi Kantor DPRD Kota Mataram, Polresta Mataram, dan Polda NTB, serta diterima dengan baik oleh pihak berwenang di setiap lokasi.

Koordinator Umum Aliansi Samudra NTB, Hendrawan, menegaskan bahwa aksi ini bukan bermaksud menjadi oposisi bagi pemerintah maupun pengusaha, melainkan upaya sungguh-sungguh dalam mengawal implementasi Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.

Menurutnya, permasalahan perizinan dan penjualan minuman beralkohol tidak bisa diselesaikan secara kaku atau hitam putih. Pihaknya menyoroti langkah penutupan usaha yang beroperasi secara ilegal, namun di sisi lain meminta jaminan kepastian hukum bagi keberlangsungan ekonomi para pelaku usaha dan pekerja yang menggantungkan hidup di sektor ini.

“Kami menegaskan, Aliansi Samudra NTB ini tidak oposisi ke mana pun, baik dari pemerintah maupun pemilik usaha. Kalau kita berbicara terkait Perda, tidak bisa bicara saklek. Ketika pemerintah daerah mau menutup usaha-usaha yang beroperasi ilegal dalam penjualan minuman beralkohol, maka apa jaminan pemerintah daerah untuk keberlangsungan hidup para pengusaha dan sumber pencaharian mereka?” ujar Hendrawan kepada awak media, Senin (27/04/2026).

Hendrawan juga menekankan peran penting lembaga legislatif untuk segera membuat regulasi yang jelas dan berpihak, khususnya bagi kafe-kafe yang hingga saat ini belum memiliki izin resmi.

Sebagai kota administratif, Hendrawan menuntut Kota Mataram mampu menjadi teladan bagi kabupaten lain dalam penataan regulasi. Ia memperingatkan bahwa jika aspirasi dan tuntutan yang disampaikan tidak diindahkan atau diabaikan, pihaknya tidak akan segan-segan menggelar aksi yang jauh lebih besar.

“Harapan kami, DPRD, Polresta Mataram, dan Polda NTB agar Kota Mataram menjadi kota administratif yang seharusnya menjadi contoh bagi kabupaten lain. Jika tuntutan kami tidak diindahkan, kami akan melakukan aksi sebesar-besarnya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Mataram yang menanggapi kedatangan massa menyambut baik aspirasi yang disampaikan. Pihak legislatif mengakui pentingnya menyelesaikan persoalan ini melalui mekanisme musyawarah.

Dikatakan, untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut, DPRD Kota Mataram akan segera mengagendakan rapat lanjutan dengan melibatkan seluruh pihak terkait guna mencari solusi terbaik dan komprehensif terkait regulasi usaha dan peredaran minuman beralkohol di kota tersebut.

Aksi yang berlangsung tertib ini diakhiri dengan penyampaian poin-poin tuntutan yang diterima langsung oleh perwakilan dari setiap instansi yang didatangi. (Admin02-Lv)