Satu Bulan Pasca Porprov NTB 2026, Honor Panitia Muaythai Belum Juga Cair — Dualisme Kepanitiaan Diduga Jadi Penyebab
- account_circle redaktur
- calendar_month Sab, 15 Agu 2026
- visibility 43
MATARAM, Lombokvoice 15 Agustus 2026 — Satu bulan telah berlalu sejak penutupan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2026, namun kabar kurang menyenangkan datang dari cabang olahraga Muaythai. Sebanyak 17 panitia pelaksana beserta 2 wasit dan juri hingga saat ini belum menerima honorarium yang menjadi hak mereka. Ketidakjelasan ini diduga bermula dari persoalan dualisme kepanitiaan yang dibentuk secara terpisah oleh pihak Asosiasi Muaythai NTB dan KONI NTB, sehingga masing-masing saling melempar tanggung jawab pembayaran.
Kekecewaan para panitia semakin mendalam lantaran di tengah nasib mereka yang belum jelas, Musyawarah Provinsi (Musprov) KONI NTB justru tetap berjalan lancar seolah tidak ada masalah yang terjadi di lingkungan organisasi. Padahal, pengorbanan yang mereka berikan selama kegiatan berlangsung jauh dari kata sebanding dengan perlakuan yang diterima.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, kondisi akomodasi dan konsumsi selama pelaksanaan Porprov Muaythai dinilai sangat memprihatinkan. Sebanyak 17 orang panitia hanya disediakan 3 kamar penginapan, sehingga mereka harus bergantian beristirahat dengan ruang yang sempit. Padahal setiap hari mereka harus sudah bersiap sejak pukul 06.00 WITA untuk memastikan seluruh persiapan pertandingan berjalan lancar.
Belum lagi soal konsumsi yang sering kali tidak mencukupi jumlah panitia. Nasi bungkus yang disajikan menjadi satu-satunya asupan selama bekerja, dan terkadang sebagian dari mereka harus rela menahan lapar demi memastikan jalannya pertandingan tidak terganggu. Pengorbanan tenaga, waktu, dan pikiran yang telah dicurahkan ternyata tidak diimbangi dengan perlakuan yang layak, apalagi kepastian pembayaran.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan resmi baik dari pihak Asosiasi Muaythai NTB maupun KONI NTB terkait kapan honorarium para panitia akan diselesaikan. Situasi ini pun memicu pertanyaan luas di kalangan pengamat olahraga NTB: bagaimana organisasi dapat berharap maju jika para pelaksana di lapangan yang telah bekerja keras justru diabaikan hak-haknya sendiri?
- Penulis: redaktur
Saat ini belum ada komentar